PERKEMBANGAN INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY DAN PENERAPAN PROGRAM APLIKASI e-GOVERNMENT HINGGA SMART CITY DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

Panyabungan, 2 Oktober 2017.

Keterangan gambar (dari kiri ke kanan) :
1. Mahmul Matua Nasution (Kabid TIK).
2. Ir. Herman Hidayat (Plt. Kadis Komunikasi dan Informatika)
3. Muhammad Ikbal, S. Psi. (Kabid Layanan e-Government)
4. Zulkifli Pulungan, S. Kom., M. Kom. (Kasi Tata Kelola e-Government).

Eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal tidak lepas dari tuntutan perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) -dalam Bahasa Inggris disebut dengan Information Communication Technology (ICT)-.  Semua jenis dan arah komunikasi telah berhasil ditransformasikan ke dalam bentuk teknologi, yaitu teknologi informasi yang diformat sedemikian rupa menjadi suatu alat yang disebut dengan cybernetica dan/atau artificial intelligence.  Apa yang disebut dengan perkembangan, jenis, dan arah komunikasi seperti: komunikasi manusia dengan manusia, komunikasi manusia dengan mesin, komunikasi mesin dengan manusia, dan komunikasi mesin dengan mesin telah menjadi dasar konsep pemikiran dan telah berhasil ditanamkan atau dibentuk atau diadaptasikan pada teknologi yang disebut dengan TIK.  Perkembangan TIK diadopsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK dan Penerapan Program Aplikasi e-Government Kabupaten Mandailing Natal menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.  Ujung-ujungnya apabila TIK dan e-Government terlaksana dengan baik sesuai harapan maka Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Go to e-Government serta konsep Smart City (kota pintar) tinggal pembenahan penerapan.

KECERDASAN BUATAN.

Kecerdasan buatan atau kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau intelegensi artifisial (bahasa Inggris : Artificial Intelligence disingkat dengan AI) didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah.  Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer.  Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin (komputer) agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia.  Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain permainan komputer (games), logika fuzzy, jaringan syaraf tiruan, robotika, dan lain-lain.

Walaupun memiliki konotasi fiksi ilmiah yang kuat, AI membentuk cabang yang sangat penting pada ilmu komputer, berhubungan dengan perilaku, pembelajaran dan adaptasi yang cerdas dalam sebuah mesin.  Penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas.  Contohnya pengendalian, perencanaan dan penjadwalan, kemampuan untuk menjawab diagnosa, pertanyaan pelanggan, pengenalan tulisan tangan, suara, wajah, dan lain-lain.  Hal-hal seperti ini telah menjadi disiplin ilmu tersendiri, yang memusatkan perhatian pada penyediaan solusi masalah kehidupan yang nyata.  Sekarang ini sistem AI sering digunakan dalam bidang ekonomi, obat-obatan, teknik, militer, desain rumah, video game, dan lain-lain.

Perkembangan AI tidak lepas dari konsep intelegensi atau teori inteligensi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh psikologi seperti : Francis Galton, Charles Spearman, Cattel and Horn, Guildford, Gardner, Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan lain-lain.

Francis Galton berteori bahwa terdapat dua karakteristik yang dimiliki oleh orang berinteligensi tinggi, yaitu : energi atau kemampuan untuk bekerja, dan kepekaan terhadap stimulus fisik.

Charles Spearman (1927) telah menggunakan analisis statistik (analisis faktor) dalam teori intelegensinya.  Menurut teori ini kecerdasan terdiri atas dua faktor utama, yaitu faktor general (g) dan faktor spesific (s).  Faktor general mencakup semua kegiatan intelektual yang dimiliki setiap orang dalam berbagai derajat tertentu, dan faktor spesifik mencakup berbagai faktor khusus yang relevan dengan tugas tertentu.  Orang yang memiliki faktor “g” yang luas, memiliki kapasitas untuk mempelajari bermacam-macam pelajaran dengan menggunakan berbagai simbol abstrak seperti : matematika, bahasa, sains, sejarah, dan sebagainya.  Orang yang memiliki faktor “g” sedang atau rata-rata, mempunyai kemampuan sedang dalam mempelajari bidang-bidang studi.  Luasnya faktor “g” ditentukan oleh kerja otak berdasarkan unit per unit atau keseluruhan ; sedangkan faktor “s” didasarkan pada gagasan, bahwa fungsi otak tergantung kepada ada tidaknya struktur atau koneksi yang tepat bagi situasi atau masalah tertentu secara khusus.  Luasnya faktor “s” mencerminkan kerja khusus daripada otak, bukan karena struktur khusus otak.  Faktor “s” lebih tergantung kepada organisasi neurologis yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan khusus.

Teori Guilford banyak membicarakan struktur intelegensi seseorang yang mengarah pada kreativitas.  Inteligensi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjawab melalui situasi sekarang untuk semua peristiwa masa lalu dan mengantisipasi masa yang akan datang.  Dalam konteks ini, belajar termasuk berpikir, atau berupaya berpikir untuk menjawab segala masalah yang dihadapi.  Konsepnya memang kompleks, karena setiap masalah berbeda cara penanganannya untuk setiap orang.  Guilford menjelaskan kreativitas manusia dan disebut sebagai Model Struktur Intelek (Structure of Intellect).  Teori ini merupakan mata rantai studi inteligensi yang menggunakan pengetahuan tentang belajar, psikoliguistik, pikiran, konsep, dan sebagainya pembagian tugas intelektual.

Teori inteligensi yang dikembangkan oleh Gardner dikenal dengan istilah Multiple Intelligences.  Teori ini dikembangkan berdasarkan keyakinan Gardner bahwa inteligensi tidak hanya ditentukan oleh suatu faktor yang dikenal dengan general intelligence atau faktor g, akan tetapi terdiri dari sejumlah faktor.  Gardner meyakini bahwa perhitungan secara angka tidak akurat dijadikan pedoman untuk menentukan kemampuan manusia, oleh sebab itu untuk memprediksi kemampuan manusia fokus perhatiannya dialihkan dari angka kepada proses.  Teori inteligensi yang dikembangkan berbasis skill dan kemampuan ialah verbal, matematika, spasial (arsitek, perupa, pelaut, dll.), musik, intrapersonal, interpersonal, dan lain-lain.

Teori yang dicetuskan pada tahun 1960-an oleh Raymond Bernard Cattell dan John Horn, yaitu dua dimensi inteligensi yang disebut dengan Fluid Intelligence (Gf) adalah kecerdasan yang berbasis pada sifat biologis, dan Crystallized Intelligence (Gc) adalah kecerdasan yang diperoleh dari proses pembelajaran dan pengalaman hidup.

Teori kognitif dari Jean Piaget meliputi aspek-aspek struktur intelek yang digunakan untuk mengetahui sesuatu.  Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan organisme, bukan pula pengaruh lingkungan semata, melainkan hasil interaksi diantara keduanya.

Perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial.  Lev Vygotsky (1896-1934), seorang psikolog berkebangsaan Rusia, mengenal poin penting tentang pikiran anak ini lebih dari setengah abad yang lalu. Teori Vygotsky mendapat perhatian yang makin besar ketika memasuki akhir abad ke-20.  Vygotsky menulis di Uni Soviet antara 1920-an dan 1930-an.  Karyanya dipublikasikan di dunia Barat pada tahun 1960-an. Sejak saat itulah, tulisan-tulisannya sangat berpengaruh.  Vygotsky pengagum Piaget. Walaupun setuju dengan Piaget bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda, tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendirian dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri.

Secara garis besar, AI terbagi ke dalam dua paham pemikiran yaitu AI konvensional dan kecerdasan komputasional (Computational Intelligence).  AI konvensional kebanyakan melibatkan metode-metode yang sekarang diklasifiksikan sebagai pembelajaran mesin yang ditandai dengan formalisme dan analisis statistik.  Dikenal juga sebagai AI simbolis, AI logis, AI murni dan AI cara lama good old fashioned artificial intelligence (GOFAI).

Awal abad 17, René Descartes mengemukakan bahwa tubuh hewan bukanlah apa-apa melainkan hanya mesin-mesin yang rumit.  Blaise Pascal menciptakan mesin penghitung digital mekanis pertama pada 1642.  Abad 19, Charles Babbage dan A. Lovelace bekerja pada mesin penghitung mekanis yang dapat diprogram.

Bertrand Russell dan Alfred North Whitehead menerbitkan Principia Mathematica, yang merombak logika formal.  Warren McCulloch dan Walter Pitts menerbitkan Kalkulus Logis Gagasan yang tetap ada dalam aktivitas jaringan syaraf.

Tahun 1950-an adalah periode usaha aktif dalam AI.  Program AI pertama ditulis pada 1951 untuk menjalankan mesin Ferranti Mark I di University of Manchester (UK): sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Strachey dan program permainan catur yang ditulis oleh Dietrich Prinz.  John McCarthy membuat istilah kecerdasan buatan.  Tahun 1956, dia juga menemukan bahasa pemrograman Lisp.  Alan Turing memperkenalkan Turing Test sebagai sebuah cara untuk mengoperasionalkan test perilaku cerdas.  Joseph Weizenbaum membangun ELIZA.

Kurun waktu antara tahun 1960-an dengan 1970-an, Joel Moses mendemonstrasikan kekuatan pertimbangan simbolis untuk mengintegrasikan masalah di dalam program MACSYMA, program berbasis pengetahuan yang sukses pertama kali dalam bidang matematika.  Marvin Minsky dan Seymour Papert menerbitkan Perceptrons, yang mendemostrasikan batas jaringan syaraf sederhana dan Alain Colmerauer mengembangkan bahasa komputer prolog.  Ted Shortliffe mendemonstrasikan kekuatan sistem berbasis aturan untuk representasi pengetahuan dan inferensi dalam diagnosa dan terapi medis.  Hans Moravec mengembangkan untuk pertama sekali kendaraan yang dikendalikan komputer.

Tahun 1980-an, jaringan syaraf digunakan secara meluas dengan algoritma perambatan balik, pertama kali diterangkan oleh Paul John Werbos pada 1974.  Tahun 1982, para ahli fisika seperti Hopfield menggunakan teknik-teknik statistika dalam menganalisis sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan syaraf.  Para ahli psikologi, David Rumelhart dan Geoff Hinton, melanjutkan penelitian mengenai model jaringan syaraf pada memori.  Tahun 1985-an sedikitnya empat kelompok riset menemukan kembali algoritma pembelajaran propagansi balik (Back-Propagation Learning).  Algoritma ini berhasil diimplementasikan ke dalam ilmu komputer dan psikologi.  Tahun 1990-an ditandai dengan perolehan besar dalam berbagai bidang AI dan demonstrasi berbagai macam aplikasi.  Deep Blue, menemukan komputer permainan catur dan dapat mengalahkan Garry Kasparov pada tahun 1997.

SEJARAH SINGKAT KOMPUTER.

Sejarah komputer diawali dengan penemuan penting dari Charles Babbage berupa alat hitung.  Berkat penemuannya itu, ia dikenal sebagai ilmuwan yang paling berpengaruh dalam perkembangan komputer.  Kemudian, alat hitung tersebut dikembangkan lebih lanjut secara bertahap, hingga kini terciptalah perangkat canggih bernama komputer.  Tahapan dalam pengembangan komputer disebut generasi.

Perkembangan sejarah komputer telah mengalami masa-masa sulit.  Namun, berkat tangan-tangan handal dari para ilmuwan dan teknisi pada waktu itu, perkembangan dari generasi ke generasi terasa begitu mudah dan terorganisir.  Komputer terus dikembangkan dengan menyisipkan inovasi-inovasi terbaru.  Hingga kini, beberapa perusahaan ternama tengah menggarap komputer berteknologi tinggi dengan nama komputer masa depan.   Perkembangan inovasi komputer tersebut terbagi dalam lima generasi.

Komputer generasi pertama.

Perangkat komputer pertama kali dikembangkan adalah komputer untuk desain pesawat dan peluru kendali.  Ilmuwan yang menggagas konsep pengembangan tersebut ialah Konrad Zuse (Insinyur asal Jerman).  Kemudian, pada pertengahan 1940-an, komputer tersebut mengalami perkembangan lebih lanjut oleh John von Neuman.  Ciri utama dari komputer generasi pertama adalah central processing unit (CPU).  CPU yang terdapat dalam komputer generasi I merupakan mesin pertama yang digunakan untuk mengoperasikan seluruh sistem dalam komputer ; sedangkan program utama yang terdapat di komputer generasi pertama adalah machine language.

Komputer generasi kedua.

Penemuan penting telah terjadi di generasi kedua ini, yaitu penemuan transistor, suatu alat canggih yang dapat memaksimalkan kinerja komputer dengan ukuran yang sangat kecil.  Penemuan alat ini mempengaruhi perkembangan komputer pada generasi kedua.  Perkembangan komputer generasi kedua dimulai pada tahun 1960-an.  Beberapa intansi, perusahaan, universitas, serta pemerintah memanfaatkan kecanggihan dari komputer generasi kedua ini.  Inti dari penemuan generasi kedua ini adalah transistor, yang membuat komputer generasi kedua berukuran lebih kecil daripada komputer generasi pertama.

Komputer generasi ketiga.

Transistor membuat komputer lebih cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan.  Seorang ilmuwan bernama Jack Billy mencoba melakukan penelitian dan akhirnya menciptakan komponen yang lebih canggih dibandingkan dengan transistor yaitu yang disebut dengan IC (integrated circuit), chip kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu.  Ukuran komputer menjadi lebih kecil lagi.  Juga pada komputer generasi ketiga lebih cepat disektor sistem operasi dan mampu menjalankan beberapa program secara bersamaan.

Komputer generasi keempat.

Komputer yang menggunakan IC dikembangkan lagi.  Perusahaan Very Large Scale Integration melakukan pengembangan tersebut pada 1980-an.  Hasilnya, satu chip tunggal dapat menampung ribuan komponen.  Atas hasil ini, kemudian muncullah istilah personal computer (PC).   Perangkat komputer mulai dipasarkan ke sektor perorangan, dan muncullah perangkat komputer yang mudah dibawa ke mana-mana, yaitu laptop.

Komputer generasi kelima.

Komputer generasi kelima, tengah dilakukan oleh berbagai vendor elektronik dan kerap disebut sebagai komputer generasi masa depan yang ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, ultrabook, dan banyak lagi.

TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK).

TIK, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.  TIK mencakup dua aspek yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi.  Teknologi Informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu dan pengelolaan informasi.  Teknologi Komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.  Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi adalah dua konsep yang tidak terpisahkan.  TIK mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, pengelolaan, pemindahan informasi antarmedia, dan lain-lain.

Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer (baik perangkat keras maupun perangkat lunak) dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi ini berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya.  Awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya.

Di Indonesia penyelenggaraan komunikasi dan informatika nasional memasuki babak baru di tahun 2000 dimana terjadi pergeseran pola penyelenggaraan telekomunikasi yaitu dari monopoli ke kompetisi, serta penghapusan fungsi operasi (agent of development) dari pemerintah. Walaupun pembangunan prasarana telekomunikasi didominasi oleh badan usaha, pemerintah tetap memastikan terpenuhinya hak komunikasi dan akses informasi bagi setiap orang.  Hal ini sejalan dengan Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Beberapa negara mengadakan deregulasi telekomunikasi saat kerapatan akses tetap sudah lebih dari 10% dan bahkan 20% pada awal tahun 1990an, sedangkan Indonesia melakukan deregulasi saat kerapatan akses tetap baru mencapai sekitar 4%.  Akibatnya saat kebijakan liberalisasi diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Indonesia masih menghadapi isu pemerataan yaitu pembangunan jaringan telekomunikasi luar Jawa dan perdesaan yang tertinggal sehingga pada akhirnya menimbulkan kesenjangan akses telekomunikasi nasional antara kota besar dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Pembangunan komunikasi dan informatika pada periode 2004-2009 difokuskan kepada tiga agenda, di antaranya penyediaan layanan komunikasi dan informatika di wilayah non komersial untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat.  Dua agenda lainnya adalah (1). penciptaan kompetisi yang setara (level playing field) dan iklim berusaha yang kondusif; serta (2). pemanfaatan dan pengembangan TIK untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan industri, serta mewujudkan keabsahan, keamanan, dan perlindungan hukum pemanfaatan TIK.

Melanjutkan agenda pembangunan periode 2004-2009, pembangunan komunikasi dan informatika pada periode 2010-2014 diarahkan kepada penguatan konektivitas nasional (Indonesia connected) yang meliputi konektivitas ekonomi antar dan dalam pulau, serta konektivitas antar instansi pemerintah.  Arah pembangunan tersebut dirinci dalam tiga agenda yaitu (1). pengurangan kesenjangan digital dan wilayah yang belum dijangkau layanan komunikasi dan informatika (blank spot); (2). peningkatan ketersediaan prasarana dan layanan komunikasi dan informatika yang aman dan modern dengan kualitas baik dan harga terjangkau; serta (3). peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan informasi, serta penggunaan TIK secara efektif dan bijak dalam seluruh aspek kehidupan.

Selanjutnya perkembangan di bidang teknologi informasi (information technology) dan komunikasi lainnya ialah pesatnya perkembangan prosesor (chip) yang berfungsi sebagai otak sebuah komputer pribadi (Personal Computer).  Perkembangan teknologi hardware ini diikuti pula oleh kemajuan dalam bidang software, meskipun perkembangannya jauh di belakang perkembangan hardware.  Mulanya, prosesor dan software dirancang untuk sebuah komputer pribadi yang berdiri sendiri (stand alone PC).  Namun sejalan dengan perkembangannya, PC tersebut akhirnya dapat diintegrasikan melalui suatu jaringan (network) secara fisik.  Sehingga sekarang kita mengenal berbagai jenis jaringan yang mengintegrasikan beberapa buah PC. Contoh jaringan yang sering dipakai adalah local area network (LAN), wide area network (WAN), intranet, internet, wireless, dan lain-lain.

Jaringan internet merupakan salah satu jenis jaringan yang populer dimanfaatkan, karena internet merupakan teknologi informasi yang mampu menghubungan komputer di seluruh dunia, sehingga memungkinkan informasi dari berbagai jenis dan bentuk informasi dapat dipakai secara bersama-sama.

Teknologi Informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Teknologi informasi dibangun dengan basis utama teknologi komputer.  Perkembangan teknologi komputer yang terus berlanjut membawa implikasi pada proses pengolahan data yang berujung pada informasi.  Hasil keluaran dari teknologi komputer merupakan komponen yang lebih berguna dari sekedar tumpukan data, membuat teknologi komputer dan teknologi pendukung proses operasinya mendapat julukan baru, yaitu teknologi informasi.

Teknologi komputer diperkenalkan di Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 1970-1972-an.  Universitas Indonesia termasuk salah satu perguruan tinggi pertama yang menjadi tempat pengenalan komputer di Indonesia.  Dari sinilah teknologi komputer mulai disebarluaskan.  Semua komunitas akademis perguruan tinggi dan industri Indonesia pernah mendapatkan pengenalan teknologi komputer dari UI.

Di Indonesia, perkembangan TIK diawali dengan muncul dan berkembangnya perangkat keras TIK, khususnya komputer.  Perkembangannya dimulai pada sekitar akhir tahun 1970an sampai awal tahun 1980 dan ditandai dengan penggunaan perangkat lunak komputer yang menyajikan latihan-latihan praktis dan singkat, khususnya untuk mata pelajaran matematika dan bahasa.  Akhir tahun 1980an sampai dengan awal tahun 1990an perkembangan TIK ditandai dengan digunakannya CD-ROM dan komputer multimedia.  Kemudian pada awal tahun 1990an mulai berkembang internet yang berfungsi sebagai media pembelajaran.  Hanya saja, pada saat itu masih terbatas penggunaannya pada teks dan gambar saja.  Pada masa tahun 1990an sampai 2000an penggunaan internet mulai berkembang dan mengalami kematangan, dimana mulai banyak situs web yang banyak menawarkan e-learning.  Kemudian pada akhir tahun 2000an perkembangannya mulai dintandai dengan bermunculannya perangkat pembelajaran dan konten pembelajaran gratis yang bisa diakses baik oleh guru atau sisiwa.

Ide untuk menggunakan mesin belajar, membuat simulasi proses-proses yang rumit, animasi proses-proses yang sulit dideskripsikan sangat menarik minat praktisi pembelajaran. Tambahan lagi, kemungkinan untuk melayani pembelajaran yang tak terkendala waktu dan tempat juga dapat difasilitasi oleh TIK.  Sejalan dengan itu mulailah bermunculan berbagai jargon berawalan e, mulai dari e-book, e-learning, e-laboratory, e-education, e-library, dan sebagainya.  Awalan e bermakna electronics yang secara implisit dimaknai sebagai teknologi elektronika digital.  Berikut ini beberapa dampak yang dapat berpengaruh dalam perkembangan teknologi masa kini.

Bidang Pendidikan.

Penggunaan komputer sebagai alat pembelajaran dikenal sebagai computer based education (CBE).  Computer assisted instruction (CAI) digunakan para pendidik untuk menyampaikan arahan dalam pelajaran.  Selain itu komputer juga dapat digunakan untuk meyimpan data-data pendidik dan para murid, materi belajar, soal-soal ujian maupun latihan, dan lain-lain..

Bidang Komunikasi.

Komputer bisa mengirim dan menerima pesan dari komputer yang lain sampai beribu-ribu kilometer jauhnya.  Telekomunikasi adalah proses pertukaran pesan di beberapa sistem komputer atau terminal melalui alat media seperti telepon, telegraf, dan satelit.  e-mail ialah surat elektronik yang dikirim melalui komputer, salah satu bentuk komunikasi dengan menggunakan komputer.  Modem (Modulator / Demodulator) diperlukan untuk menukar pesan komputer kepada isyarat audio agar dapat dikirim melalui jaringan telepon.

Bidang Transportasi.

Komputer digunakan untuk mengatur lampu lalulintas.  Di negara maju kereta dipasang alat navigasi modern untuk menggantikan masinis melalui penggunaan satelit dan sistem komputer.  Jalan raya juga dipasang dengan berbagai jenis sensor yang akan memberikan pesan kepada komputer pusat untuk memudahkan pengendalian jalan raya tertentu.

Bidang Industri.

Komputer digunakan pada bidang industri, yaitu computer aided manufacturing dengan maksud untuk menghasilkan produktivitas kinerja yang tinggi, mengurangi biaya, dan mengurangi tenaga kerja.  Misalnya, robot diciptakan untuk menjalankan semua kerja atas arahan komputer seperti memasang komponen-komponen kereta atau membukanya kembali, membersihkan minyak, dan menyembur cat dalam industri pemasangan kereta.

Bidang Keamanan.

Komputer juga diciptakan untuk tujuan peperangan dalam sistem senjata, pengendalian, dan komunikasi.  Kapal perang dan kapal terbang yang modern dipasang dengan peralatan komputer canggih dengan maksud membantu dalam melakukan navigasi atau serangan yang lebih tepat.  Komputer juga digunakan untuk latihan simulasi perperangan bagi calon prajurit yang berdampak langsung pada pengurangan biaya latihan.

Bidang Rekreasi.

Komputer digunakan sebagai alat rekreasi yaitu permainan dalam komputer seperti : video games.  Komputer juga digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis alat rekreasi seperti roller coaster.

Bidang Ekonomi.

Komputer sangat membantu dalam memproses data dengan jumlah banyak seperti pada pusat perbelanjaan, menyimpan hasil transaksi, inventaris persediaan (stock) barang, pembuatan laporan keuangan, faktur, surat-surat, dokumen, dan lain-lain.  Selain pembayaran secara tunai juga dapat dilakukan secara elektronik, yaitu  dengan menggunakan credit card atau debit card.

Bidang Seni.

Synthesizer, populer digunakan untuk meniru bunyi alat-alat musik tradisional seperti gitar dan piano.  Komputer juga digunakan dalam berbagai proses penciptaan lagu seperti penyusunan dan rangkaian (sequencing) nada.  Komputer juga digunakan untuk animasi dalam film-film kartun serta untuk menghasilkan special effects.

Bidang Kesehatan.

Pada rumah sakit modern, komputer digunakan untuk menjalankan tugas dokter seperti mendiagnosis penyakit, gambar sinar-X bergerak (computer axial tomography), menghasilkan alat membaca dengan teks khusus bagi orang tuna netra, menyimpan riwayat penyakit pasien, penggajian para karyawan RS, mengelola persediaan stok obat, dan lain-lain.

Bidang Geografi.

Komputer digunakan dalam penyelidikan tenaga nuklir, penyelidikan kawasan minyak, penelitian angkasa luar, ramalan cuaca seperti mengambil gambar awan, pendeteksi tsunami dan gempa, dan lain-lain.

e-GOVERNMENT.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi pada keseluruhan aspek kehidupan manusia.  Perkembangan tersebut berbanding lurus dengan keinginan untuk memanfaatkan secara positif teknologi yang dapat membawa keuntungan dan manfaat yang lebih terhadap aktivitas manusia.  Perkembangan teknologi yang paling menonjol adalah perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi.  Implikasi konsep dasar e-Government salah satunya adalah dalam pemanfaatan teknologi informasi melalui e-Commerce. Keberhasilan e-Commerce dalam memanfaatkan teknologi informasi tersebut kemudian menjadi dasar pemerintah mengadopsi pemanfaatan teknologi pada bidang pemerintahan.

e-Government tidak dapat dipisahkan dari materi TIK.  Perkembangan pesat di dunia teknologi informasi mesti dimanfaatkan secara baik dan benar dalam rangka memperbesar manfaat dari teknologi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan.  Konsep dasar e-Government memerlukan pemanfaatan teknologi informasi dengan lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan warga dan pelayanan (Chen et al., 2009).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan yang disebut dengan e-Government dalam pengembangannya dimaksudkan agar membawa manfaat positif terhadap pelaksanaan pemerintahan.  Bahkan dalam beberapa kajian dan penelitian disebutkan bahwa e-Government telah dianggap sebagai suatu bentuk solusi yang tepat dalam bidang teknologi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif.  Hal ini terbukti dari beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan e-Government telah disajikan dan diterapkan di negara-negara seluruh dunia sebagai salah satu kemajuan yang paling menarik dalam bidang pemerintahan sejak pertengahan tahun 1990-an (OECD, 2003).

Pelaksanaan e-Government sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam membagi informasi kepada masyarakat kemudian berkembang ke arah yang lebih luas yaitu dengan memberikan bentuk pelayanan penuh kepada masyarakat.  Masyarakat melalui e-Government dapat memperoleh informasi dengan mudah melalui fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, dan bahkan dalam tingkatan yang lebih tinggi dari e-Government masyarakat atau publik dapat melakukan interaksi interaktif dengan komponen masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Hal ini dapat diwujudkan karena pemerintah dengan e-Government telah menyediakan fasilitas online untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat dan sekaligus memberikan layanan interaktif dalam penyusunan kebijakan publik, sosialisasi program pemerintah, dan sampai pada pelayanan pembayaran kewajiban pajak dari masyarakat.  Inilah yang sebenarnya menjadi dasar utama sehingga penerapan e-Government dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dimana masyarakat dapat dengan bebas memperoleh informasi publik yang dibutuhkannya.

Banyak pemerintah, baik yang termasuk di tingkat nasional maupun daerah, memulai berbagai inisiatif menyangkut penerapan e-Government untuk mengembangkan dan memajukan fungsi online.  e-Government berusaha memberikan dan menyediakan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat termasuk dunia bisnis atau perusahaan yang menciptakan interaksi timbal balik agar masyarakat dapat memperoleh masukan menyangkut kebijakan pemerintah (Wardiana, 2003).

e-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dari pemerintah publik (World Bank, 2000).  Transformasi ini menjadi sangat penting karena tidak dapat dielakkan (Jaeger, 2003), dimana sistem implementasi e-Government telah menarik minat para peneliti, dan diyakini merupakan salah satu implementasi teknologi informasi yang paling signifikan dalam menghadapi tantangan transformasi organisasi ke depan (Warkentin et al, 2002;. Marche & McNiven, 2003).

Kurun waktu dua belas tahun terakhir, pemerintah di seluruh dunia telah berusaha mengadopsi e-Government sebagai sarana penyampaian informasi dan layanan kepada warga setiap saat tanpa mengenal batas waktu.  Hampir semua negara, di mana sebagian besar pemerintah dan sejumlah besar pemerintah daerah telah menyediakan dan menggunakan website untuk menerbitkan e-Government (Norris & Lloyd, 2006) agar dapat memberikan layanan kepada warga, karyawan sektor swasta, dan publik.

Berdasarkan realitas tersebut, perlu dikaji tentang konsep dasar e-Government sebab penerapan e-Government berhubungan dengan infrastruktur pemerintah pusat dan daerah, kesiapan sumber daya manusia, dan yang terpenting adalah kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas e-Government untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkannya.  e-Governance, e-Government, dan e-Demokrasi kerap kali mempunyai definisi yang saling tumpang tindih.  Banyak yang mengartikannya sebagai penggunaan elektonik terutama oleh sektor publik sebagai alat pada proses pemerintahan.  Pendapat ini tidak keliru namun tidak menggambarkan seluruh aspek dari proses governance yang cukup kompleks.

e-Government memiliki banyak definisi dimana hampir setiap lembaga penting atau bahkan pemerintahan negara memiliki definisi tentang e-Government.  Namun, definisi tersebut biasanya tidaklah jauh berbeda yang intinya adalah penggunaan TIK dalam aktivitas pemerintahan.  Menurut UNDP : e-Government adalah penggunaan TIK oleh pihak pemerintah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dinyatakan bahwa Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.  Clay G. Wescott mengatakan bahwa e-Government adalah penggunaan TIK untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Ruang lingkup penggunaan e-Government secara menyeluruh mencakup pada:  Government to Citizens (Pemerintah ke Masyarakat).  Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai aplikasi teknologi informasi untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Contoh : e-KTP.

Government to Business (Pemerintah ke Pelaku Usaha).  Contohnya pada proses perizinan pendirian usaha dan investasi, pengadaan lelang oleh pemerintah, dan kegiatan lain yang membutuhkan informasi secara online bagi pelaku usaha.

Government to Government (Pemerintah ke Pemerintah).  Memperlancar kerjasama antar negara dengan dimudahkannya komunikasi, seperti kepentingan diplomasi, atau berbagai informasi yang dianggap penting oleh negara yang satu dan lainnya.

Government to Employees (Pemerintah ke aparatnya).  Keadaan internal juga menjadi tempat diterapkannya e-Government dalam upaya kemudahan informasi atau akses berbagai tugas atau hasil kerja dan lainnya.  Contohnya bisa diumpamakan seperti sistem KRS online yang diberlakukan di Universitas dimana Rektorat menjadi Pemerintah dan Dosen serta mahasiswa menjadi aparat yang berada dalam suatu organisasi.

Pemerintahan elektronik atau e-Government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-Gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.  e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Beberapa alasan tentang penerapan e-Government, yaitu : perubahan sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik ke demokratis, perimbangan kewenangan pusat dan daerah, pelayanan publik yang lebih baik, untuk mendengar aspirasi masyarakat, dan lain-lain.

Tentang perlunya e-Government ialah : penggunaan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat organisasi dan birokrasi, membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu, dan lain-lain.

Pengembangan e-Government ialah untuk mengoptimalkan teknologi informatika seperti : pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintah, serta memperbaiki proses pelayanan publik agar dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Tujuan pengembangan e-Government ialah : pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik, serta pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien.

Seiring dengan perkembangan TIK, pemerintah makin serius melaksanakan e-Government dalam rangka peningkatan pelayanan ke masyarakatnya.  Hal ini terlihat dengan terbitnya regulasi tentang pelaksanaan informasi publik, TIK, dan pemanfaatan e-Government.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga Meteri Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/kota; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor : 5234); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara; dan lain-lain.

Dalam konteks pembahasan tentang perkembangan TIK di atas, yang menjadi pokok persoalan ialah tentang pemanfaatan TIK dalam sistem pemerintahan khususnya di Indonesia, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Istana Negara, Selasa 15 Desember 2015 bahwa untuk mewujudkan Pemerintah yang terbuka, bukan hanya membutuhkan perubahan karakter, perubahan mentalitas atau perubahan pola pikir mindset di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan-badan publik.  Namun memerlukan reformasi sistem dan pola kerja, terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-Government mulai dari e-Budgeting, e-Procurement, e-Audit, e-Catalog, sampai Cash Flow Management System dan banyak lagi yang lain-lainnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menargetkan seluruh Pemerintah Daerah sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government pada 2017.  e-Government memudahkan pelayanan publik sekaligus administrasi pemerintahan (KOMPAS.com 05/12/2016).

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri meminta kepada Kepala Daerah agar meninggalkan cara konvensional dalam mengelola otonomi daerah (KOMPAS.com 25/04/2017).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Poin KEEMPAT : (3). Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 secara berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat. Poin KETUJUH : Perkembangan secara berkala pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dipublikasikan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan Kepala Daerah.

Selanjutnya, bertitiktolak dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Indonesia berupaya terus memaksimalkan agar informasi dapat sampai ke masyarakat dengan cepat, akurat, dan menyeluruh.  Manifestasi dari upaya ini Pemerintah Indonesia membuat informasi menjadi satu topik kebijakan seperti penetapan website resmi Pemerintah, Portal Pemerintah, Informasi dan Transaksi Elektronik, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Publik, Standar Layanan Informasi Publik, Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, Sistem Informasi Pembangunan Daerah, dan lain-lain yang kesemua ini dengan peraturan perundang-undangannya masing-masing.

Implementasi pelaksanaan Pasal 28 F UUD-1945 adalah peningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan menitikberatkan pada pelayanan prima, cepat, dan tepat dalam Standar Pelayanan Minimal.  Pemerintah juga membuat agar semua kebijakan dan program-program pembangunan dilakukan secara transparan, sehingga Penyelenggaraan Negara Bersih dan  Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kesemua yang disebutkan di atas melahirkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.  Implementasi e-Government secara langsung akan menghemat biaya operasional pemerintahan termasuk masalah waktu dan akurasi penanganan masalah.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi terutama dengan berkembangnya sistem komunikasi komputer, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan ditransformasikan ke dalam TIK.  Kemajuan dan pemanfaatan TIK potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.  Selanjutnya pemerintah menyediakan pelayanan informasi yang berbasis TIK kepada masyarakat, dunia usaha, dan sesama instansi pemerintah.

Pelaksanaan pemerintahan yang betul-betul dapat mengatasi persoalan terutama dalam pokok pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perangkat daerah yaitu dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308).  Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6).

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal diatur dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal.  Bidang-bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal meliputi, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang TIK, Bidang Layanan e-Government, dan Bidang Statistik.

Kembali mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah dituangkan pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 10 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

Kesemua peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga keadilan dan kemakmuran dapat dicapai sesuai amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan peraturan dan perundangan-undangan tentang tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut serta seiiring dengan kemajuan pada bidang TIK maka dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha, pelayanan publik, dan sesama instansi pemerintah diterapkan sistem yang berbasis TIK yang terpadu.

Hal tersebut di atas tertuang pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, yaitu bahwa kemajuan TIK yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.  Pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.  Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya mencapai pemerintahan yang bersih dan akuntabel ialah dengan cara penyebaran informasi secara elektronik yang diistilahkan dengan e-Government karena dapat menghemat waktu yang otomatis menghemat biaya dan meningkatkan efektifitas.

Masih dalam perkembangan teknologi informasi dan pemanfatannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menitikberatkan pemanfaatan TIK pada penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi yaitu dengan penerapan program aplikasi yang terintegrasi.  KPK pada tanggal 6 April 2017 bersama Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya menandatangani Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012–2025 adalah acuan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.  Upaya pencegahan korupsi terkait dengan perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta perijinan yang dimulai dari tiga provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Banten dari 6 provinsi yang menjadi prioritas KPK (provinsi lainnya adalah : Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat) dengan target waktu paling lama akhir tahun 2017. Setiap provinsi telah menindaklanjuti komitmen pencegahan korupsi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur.

Keputusan Gubernur yang telah diterbitkan, setiap provinsi menjabarkan bidang prioritas pencegahan.  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki 9 (sembilan) bidang prioritas yaitu : Perencanaan dan Penganggaran Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Manajemen SDM, Penguatan Peran Inspektorat, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Pembenahan Asset Daerah, Peraturan Daerah RTRW Sumatera Utara, dan Partisipasi Publik.

Kegiatan ini bertitik tolak dari terjadinya tindak pidana korupsi yang berulang di suatu provinsi, mendorong KPK mengambil langkah ekstra.  Para pelaku korupsi juga tak hanya melibatkan eksekutif dan legislatif, melainkan juga sektor swasta, sehingga KPK melakukan pendampingan terhadap daerah yang rawan tersebut, bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas dan komitmen antikorupsi di wilayah masing-masing Kepala Daerah Kabupaten/Kota, tidak hanya beraksi dengan penindakan, namun juga pencegahan melalui perbaikan sistem.

Surat Komisi Pemberantasan Korupsi, An. Pimpinan KPK, Deputi Bidang Pencegahan Nomor B.2890/10-16/05/2017, Hal : Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Tanggal : 12 Mei 2017, agar Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sumatera Utara yang penandatanganan kerjasamanya tanggal 16 April 2017 membuat dan menandatangani :

  1. Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang berisikan : (a). Penggunaan aplikasi elektronik dalam perencanaan dan penganggaran APBD (e-planning dan e-budgetting), yang dikembangkan secara mandiri atau replikasi aplikasi dari Kabupaten/Kota yang sudah berhasil; (b). Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mencakup pelayanan perizinan online, tracking system dan pengaduan. Pelimpahan seluruh kewenangan izin dan non izin  kepada  PTSP.  Semua proses pengurusan  izin wajib melalui PTSP; (c). Meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN dan menerapkan sistem pengendalian gratifikasi; (d). Menguatkan peran lnspektorat Pemerintah Daerah dengan menyediakan tenaga Auditor, anggaran dan pelatihan yang cukup; (e). Menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai yang berbasis kinerja pegawai dengan menghapuskan honor-honor kegiatan; (f). Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri, dan penggunaan e-katalog untuk pengadaan barang yang termasuk dalam daftar e-katalog.
  2. Menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten/Kota;
  3. Mempersiapkan infrastruktur IT (Server, Jaringan, Sistem Kelistrikan Server, dan perangkat pendukung server) untuk mendukung rencana penerapan aplikasi e-planning, e-budgetting, PTSP dan aplikasi online lainnya;
  4. Tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dalam hal perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana aksi dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Hal tersebut di atas untuk Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 050/618/K/2017 tentang Tim Tindak Lanjut dan Penyelesaian Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Penetapan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Selanjutnya Surat Deputi KPK Bidang Pencegahan Nomor : B-4850/10-16/08/2017, Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sumatera Utara per Posisi B09/2017, tanggal 18 Agustus 2017, dilaksanakan pada tanggal 4 September 2017 di Kantor Pemkab. Labuhan Batu Selatan, dimana setiap Kepala Daerah akan memaparkan tentang Progres Rencana Aksi posisi B09/2017.  Tindak lanjut dari surat ini telah dilakukan rapat pemantapan, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2017 sekaligus membahas Surat Technical Assistance KPK Nomor 82/MSL/KPK-GIZ/VIII/2017, perihal : Pengisian Informasi tentang Kondisi Teknologi Informasi, tanggal 21 Agustus 2017.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan tentang TIK tidak lepas dari pengadopsian dari konsep komunikasi antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan mesin, antara mesin dengan manusia, dan antara mesin dengan mesin telah diterapkan pada semua aspek kehidupan.  Konsep komunikasi yang dituangkan pada TIK ini diadopsi pemerintah dan diterapkan pada berbagai layanan serta penyampaian informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakatnya dan disebut dengan e-Government.  Pemanfaatan TIK dan penerapan e-Government, KPK menetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi tidak hanya beraksi dengan penindakan, namun juga pencegahan melalui perbaikan sistem yang terintegrasi yaitu penerapan program aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan yang menjadi pusat perhatian pada Tahun 2017 ini ialah jalannya program aplikasi e-Planning, e-Budgeting, e-Perizinan, Simda, Simbada, dan lain-lain.

SMART CITY.

Perkembangan lebih lanjut tentang pemanfaatan TIK ialah apa yang diistilahkan dengan Smart CitySmart City merupakan sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatan ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

Smart City merupakan sebuah impian dari hampir semua negara di dunia.  Melalui Smart City, berbagai macam data dan informasi yang berada di setiap sudut kota dapat dikumpulkan melalui sensor yang terpasang di setiap sudut kota tersebut, dianalisis dengan aplikasi cerdas, selanjutnya disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui aplikasi yang dapat diakses oleh berbagai jenis gadget.  Melalui gadgetnya, secara interaktif pengguna juga dapat menjadi sumber data, mereka mengirim informasi ke pusat data untuk dikonsumsi oleh pengguna yang lain.  Sebuah kota mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur seperti jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, pengelolaan gedung, dan lain-lain.

Di Indonesia, beberapa kota sudah menerapkan konsep Smart City diantaranya: DKI Jakarta, Pemko. Tangerang, Pemko. Bandung, Pemko. Balikpapan, Pemko. Makasar, Pemko. Batu, Pemko. Surabaya, dan Pemerintahan Kab./Kota lainnya.  Konsep Smart City digadang–gadang dapat menjadi sebuah solusi untuk menciptakan sebuah kota bahkan negara yang aman dan kondusif serta lebih menyenangkan.  Hal ini digencarkan seiring dengan perkembangan teknologi yang saat ini mengalami kemajuan pesat dan diiringi SDM anak bangsa yang handal.  Teknologi seperti augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) sampai dengan internet of things (IoT) menjadi panutan dari setiap pabrikan perangkat elektronik.  Teknologi semacam ini sedikit demi sedikit mulai diterapkan.  Teknologi yang dapat diimplementasikan pada Smart City ialah :

Augmented Reality (AR).

Dengan menggunakan teknologi augmented reality jalanan di perkotaan tidak memerlukan rambu-rambu lalu lintas lagi, dengan teknologi ini tampilan rambu–rambu lalu lintas dapat tergantikan jauh lebih menarik dan menyenangkan dan tentunya lebih mudah untuk dipahami daripada harus menerka–nerka gambar rambu–rambu lalu lintas.

Mobil Listrik.

Mobil yang menggunakan bahan bakar minyak nampaknya akan terjadi pergeseran dengan hadirnya teknologi baru pada mobil, yakni teknologi mobil listrik.  Hampir seluruh perusahaan pembuat produk otomatif memiliki produk mobil listrik dengan keunggulannya masing-masing.  Mengapa harus mobil listrik? karena mobil listrik memiliki keunggulan yaitu gas emisi yang sangat kecil, hal ini tentu menjadi keuntungan yang baik bagi alam dan tentunya sebagai makluk hidup membutuhkan udara bersih untuk tubuh.

Near Field Communication (NFC).

NFC makin menunjukan kehebatannya, bisa dibilang NFC saat ini menjadi sebuah standar sistem pembayaran digital, dan hal tersebut dimulai dari sebuah perusahaan Internet Google yang menyematkan teknologi NFC untuk sitem pembayaran miliknya yaitu Android Pay. Metode pembayaran yang menggunakan NFC ini di klaim lebih praktis dan mudah digunakan.

Internet of Things.

Kalau dulu komputer adalah sesuatu benda yang mahal, sekarang justru kebalikannya.  Hampir disetiap rumah, saat in memiliki sebuah komputer, dan bisa dibilang komputer sudah menjadi kebutuhan pokok.  Sama halnya dengan produk Rumah Pintar, kalau beberapa tahun ke belakang Rumah Pintar masih menjadi angan-angan, sekarang justru berbeda.   Berbagai perusahaan teknologi berlomba–lomba menghadirkan teknologi rumah pintar.  Sebagai bukti Google mengungkapkannya melalui sebuah project yang bernama Project Brillo. Project Brillo, adalah sebuah sistem operasi yang ditujukan untuk pengembangan produk–produk rumah pintar.

iBeacon.

Bukan hanya teknologi–teknologi seperti di atas yang unjuk gigi, iBeacon, sebuah teknologi untuk toko-toko retail bisa mengirimkan sebuah notifikasi yang akan dikirimkan kepada smartphone milik pengunjung yang berada di sekitar toko.  Pengumuman tersebut bisa berupa informasi diskon harga, sampai dengan promo–promo terbaru.

Teknologi iBeacon ini akan menggantikan fungsi dari papan pengumuman yang biasanya terpampang di depan sebuah toko retail di pinggir jalan.  Teknologi iBeacon ini dapat digunakan para tunanetra untuk berjalan–jalan menggunakan kereta bawah tanah.

TENTANG HAL INI, BAGAIMANA DENGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANDAILING NATAL.

TIK pada Pemerintahan Kabupaten Mandailing walau dalam bentuk sederhana masih jauh dari harapan.  Dimulai pada tahun 2003, yaitu dengan hadirnya domain (website) resmi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal www.madina.go.id.  Saat itu, masih sebatas memperkenalkan apa itu website pada masyarakat Mandailing Natal secara umum dan pada pegawai pemerintahannya secara khusus.  Managemen pengelolaan website ini secara Susunan Organisasi dan Tata Laksana (Suorta) belum jelas dengan pengertian belum ada digambarkan atau diterangkan dengan rinci tentang pengelolaannya dalam Tugas Pokok dan Fungsi.  Sebagai pengelola website ialah Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setdakab. Mandailing Natal.  Di launching pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 17 Agustus 2003, usai upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Aek Godang depan MAN Panyabungan.

Sistem teknologi jaringan seperti LAN dikoneksikan pada Ruang Kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekdakab., para Asisten dan beberapa ruang kerja Kepala Bagian Setdakab.  Pemanfaatannya dan TIK belum optimal, disamping SDM, sarana dan prasarana belum mendudukung sepenuhnya.  Apa yang disebut dengan e-Government belum dilaksanakan.

Kurun waktu sampai dengan tahun 2008 pengelolaan website www.madina.go.id berpindah dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana ke Bagian Humasy Setdakab. Mandailing Natal. Pengelolaan ini berjalan sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011.

Pengembangan TIK khususnya pengolahan data elektronik di Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal atas tuntutan kebutuhan baik masyarakat luas maupun kalangan birokrasi pemerintahannya, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mandailing Natal, menyangkut TIK dikelola oleh Bidang Informatika dan Telekomunikasi yang merupakan salah satu bidang pada Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal.

Peningkatan secara signifikan pada pengelolaan dan teknologi kurun waktu dari diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2011 sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tidak begitu terasa.  Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana pendukung belum terpenuhi secara menyeluruh, khususnya infrastruktur jaringan.  Di bidang SDM ada peningkatan, yaitu dengan hadirnya CPNS kualifikasi pendidikan komputer serta para PNS, CPNS, dan Tenaga Honorer Lepas pencinta komputer.

Hampir tidak ada batas bahwa semua sendi-sendi kehidupan sudah dapat diatasi dengan pemanfaatan TIK.  Pemerintah dengan maksud untuk mensejahterakan rakyatnya mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintahan Desa tidak kalah dengan pihak swasta dalam pemanfaatan TIK.  Saat ini semua pemerintahan berbenah diri untuk memulai dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis TIK, penerapan aplikasi e-Government, dan Smart City.

Pemerintah Indonesia atas semangat mensejahterakan rakyatnya dengan perkembangan TIK menyusun beberapa regulasi yaitu seputar e-Government, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor: 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Peranturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perankat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308), Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor  6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6), dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal merupakan cikal bakal berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mandailing Natal Tipe A yang mana salah satu bidangnya adalah Layanan e-Government termasuk pengelolaan PPID.

Januari 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal resmi berdiri, yaitu dengan pelantikan pejabat struktural Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas.  Minggu ketiga April 2017 jabatan struktural Dinas Komunikasi dan Informatika untuk eselon III dan IV dilantik, empat Kabid masing-masing tiga Kasi, dan tiga Kasubbag pada Kesetretariatan.

INFORMASI TAMBAHAN.

Dalam rangka pengembangan e-Government, semua aspek harus diperhatikan seperti : Regulasi, Kelembagaan, Kesenjangan Digital, Infrastruktur, dan SDM.

Regulasi.

Menyangkut Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah sebagai fondasi atau payung hukum dijalankannya e-Government, Peraturan Perundang-undangan tentang pemanfaatan tenaga ahli, tentang rekruitmen tenaga ahli, tentang besaran honorarium tenaga ahli, dan lain-lain.

Kelembagaan.

Ialah pembentukan kelembagaan kepengurusan e-Government seperti pembentukan Dewan Teknologi Informatika Komputer.

Kesenjangan Digital.

Adalah perbedaan pemakaian Operating System (OS) dan aplikasinya dalam menunjang aktivitas rutin sehari-hari seperti dalam pembuatan surat menyurat.   Secara umum, pemakai dalam pembuatan surat menyurat terbiasa dengan pengunaan OS Windows dan aplikasi kompatibelnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain-lain.  Penggunaan OS lainnya seperti Open Source belum terbiasa, ubuntu dan lain-lainnya.  Artinya tidak semua aplikasi yang dijalankan OS Windows dapat dijalankan oleh Open Source ubuntu sementara diantara keduanya saling mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Infrastruktur.

Infrastruktur gedung kantor meliputi : ruangan staf, ruangan Data Center, ruangan Command Center, ruangan laboratorium untuk pembelajaran (masyarakat) dan workshop, ruang komunitas pencinta aplikasi, ruang rapat, lobby, gudang, perparkiran, mushalla, ruang genset, dan lain-lain.  Infrastruktur jaringan dan aplikasi meliputi : sistem jaringan, server unit, komputer (laptop dan PC), printer, dan lain-lain.   Sarana pendukung lainnya meliputi meubilair : meja dan kursi design khusus sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomika yang disesuaikan dengan kepentingan Dinas Komunikasi dan Informatika, lemari arsip, projector, screen, tripod, camera, drone, fotocopy, finger mechine, scan, CCTV, AC, genset, dan lain-lain.

Sumber Daya Manusia.

Ialah para tenaga pengelola dan tenaga ahli dalam menjalankan e-Government, Data Center, Command Center, network, maintenance, serta pengembangan aplikasi e-Government.

Keterangan gambar (dari kiri ke kanan) :
1. Mahmul Matua Nasution (Kabid TIK).
2. Ir. Herman Hidayat (Plt. Kadis Komunikasi dan Informatika)
3. Muhammad Ikbal, S. Psi. (Kabid Layanan e-Government)
4. Zulkifli Pulungan, S. Kom., M. Kom. (Kasi Tata Kelola e-Government).

Bahan : Dikutip dari berbagai sumber.

By :

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANDAILING NATA dan TIM madina.go.id 2017730

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*