Peranan Satelit Dalam Infrastruktur Telekomunikasi dan Kepentingan Pertahanan Negara

Peranan Satelit Dalam Infrastruktur Telekomunikasi dan Kepentingan Pertahanan NegaraJakarta, pada tanggal 9 Nopember 2015 bertempat di Mezzanine Room,  Hotel Aryaduta Jl. Prapatan Jakarta Pusat  Asdep 2/VII Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika menyelenggarakan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) dengan tema “Urgensi Satelit Untuk Kepentingan Pertahanan Negara”.

Kebutuhan akan satelit yang dikhususkan untuk kebutuhan militer pada saat ini sebenarnya sudah bersifat mendesak/urgent, untuk itu perlu diadakan pengadaan untuk satelit militer. Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Telekomunikasi dan Informatika dihadiri sekitar 76 peserta dari Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, Lapan dan Asosiasi Satelit Indonesia. Kegiatan ini dibuka oleh Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur.

Dalam sambutannya beliau mengatakan sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi, maka pengguna jasa telekomunikasi menginginkan layanan dalam bentuk yang beragam. Salah satu bentuk tuntutan pengguna jasa telekomunikasi adalah agar dapat berkomunikasi antar jarak yang sangat jauh dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah komunikasi yang banyak. Solusi tersebut diatas adalah dengan menggunakan satelit telekomunikasi yang saat ini sudah sangat maju dan berkembang begitu cepat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemanfaatan teknologi satelit telekomunikasi sangat efektif digunakan dalam dunia militer, terutama untuk dapat menjawab pertahanan dan keamanan nasional mengingat Indonesia memiliki banyak potensi konflik dengan negara tetangga. Beberapa narasumber dalam paparannya yaitu Dr. M. Budi Setiawan dari Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa untuk satelit pertahanan adalah jatah transponder pemerintah, pada satelit BRISat akan dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan dan untuk satelit bergerak pemerintah berencana untuk memanfaatkan slot orbit 123 BT untuk kepentingan pemerintah yaitu (Kemhan, TNI, KKP, Bakamla, BNPB, Basarnas).

Kemkominfo memberikan hak penggunaan filing satelit Garuda 2 yang dapat digunakan untuk komunikasi satelit bergerak kepada Kemhan. Kemkominfo mendukung kebutuhan komunikasi satelit untuk pertahanan melalui regulasi satelit. Laksamana Muda TNI Agus Purwoto dari Dirjen Kekuatan Pertahanan, Kemhan  mengatakan bahwa satelit pertahanan adalah sistem komunikasi bergerak via satelit yang menjadi infrastruktur dasar komunikasi pertahanan Negara. Satelit pertahanan selayaknya sangat aman, tahan dari upaya cyber attack (penyadapan musuh) dan dilengkapi dengan fitur anti-jamming.

Suhermanto dari Pusat Teknologi Satelit, LAPAN menjelaskan bahwa konsep satelit pertahanan pada dasarnya melibatkan potensi pada semua satelit: navigasi, komunikasi,observasi bumi dan juga satelit lingkungan dan cuaca. Sehingga isu kompatibilitas, interchangeability sistem stasiun kendali, sistem stasiun misi satelit serta pengolahan dan arsip data yang aman dan handal menjadi hal yang perlu diatur sesuai ketentuan diatas. Ir. Dani Indra, MT dari Assosiasi Satelit Indonesia mengatakan bahwa satelit merupakan bagian integral dari infrastruktur telekomunikasi untuk memberikan layanan ke seluruh wilayah Indonesia.

Pemanfaatan satelit di Indonesia telah memberikan peranan yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan pemakaian satelit  telah terbukti memberikan sumbangsih yang nyata bagi kesatuan NKRI. Satelit komunikasi militer (Milsatcom) digunakan untuk komunikasi strategis sebagai media penghubung antara pos-pos komando lapangan dan kantor pusat. Dalam sambutan penutupan yang dibacakan oleh Asdep 2/VII Koordinasi Tekekomunikasi dan Informatika dijelaskan bahwa melalui forum ini telah mendapat beberapa point penting yang akan dijadikan rekomendasi bagi kementerian/lembaga terkait agar realisasi pengadaan satelit sebagai  sarana telekomunikasi khusus untuk kepentingan pertahanan Negara serta menjaga kedaulatan dan mengamankan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat segera ditindaklanjuti. (SM)

Sumber: polkam.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.