Ketua KPU: Draf PKPU Pilkada 2017 Telah Dikirim

Draf PKPU Pilkada 2017 Telah Dikirim, Revisi Jangan Ciptakan Polemik BaruJakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pembahasan satu draft Peraturan KPU (PKPU) tentang Program, Tahapan dan Jadwal Pilkada 2017. Pembahasan draf PKPU telah selesai dilakukan dalam rapat pleno, Senin ( 7/3) lalu.

Sambil menunggu rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR, kata Husni, KPU akan membahas PKPU lainnya yang dibutuhkan. KPU sendiri, sebab KPU menargetkan satu PKPU dibahas dalam satu-dua pekan ke depan sehingga bisa ditetapkan pada akhir Maret atau awal April 2016.

“Sudah dikirimkan draft PKPU tentang Program, Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan pilkada 2017 yang memuat tahapan pilkada dari awal sampai akhir. Kemudian, kami akan melakukan konsolidasi publik pekan depan dengan partai politik, teman-teman NGO, para ahli dan akademisi serta para jurnalis,” ungkap Husni di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (8/3). Demikian, seperti dikutip Hallopilkada.com.

Husni juga mengatakan, dalam membuat draft PKPU pihaknya masih mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada). Meskipun UU Pilkada ini, jelas Husni, masih dalam proses revisi, KPU tetap membuat PKPU dan akan menyesuaikan jika ada perubahan dalam UU Pilkada.

Husni mencontohkan, pengumpulan KTP untuk calon perseorangan harus dalam bentuk paket, yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jika hanya satu paket, maka dukungannya belum lengkap. “Jadi, yang menjadi pedoman KPU membuat peraturan sekarang masih merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Jika terjadi perubahan UU, kita menyesuaikan dengan hasil revisi UU-nya termasuk PNS, TNI, Polri dan harus mundur jika ingin maju jadi kepala daerah. Maka kami berharap perubahan UU secepatnya,” tandasnya.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 yang mengatur pemilihan kepala daerah (pilkada) di harapkan KPU agar segera rampung. Dengan begitu, KPU dapat bekerja sesuai hasil revisi. Karena tahapan Pilkada Serentak 2017 akan dimulai pada Mei 2016. “Kalau kami kebutuhannya secepatnya ya. Karena untuk yang paling awal itu nanti rekrutmen PPK/PPS sudah dimulai bulan Mei,” jelasnya. Dia juga menuturkan, pihaknya saat ini merujuk pada UU 8/2015 beserta Peraturan KPU (PKPU) yang masih berlaku.

Secara terpisah, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menargetkan pembahasan revisi selesai pada Juli 2016. Namun, lanjutnya, target itu bisa lebih cepat. “‎Kita ambil Juli saja lah. Tapi, kenapa bulan Juli kalau kita bisa bulan Juni,” kata Rambe di Gedung DPR.

Dia menyatakan, berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pembahasan revisi dimulai pada April. “Bulan April kesepakatannya bisa kita mulai bahas revisi itu‎,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggrani, meminta DPR tidak menciptakan polemik baru dalam melakukan revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pasalnya, dalam draf revisi UU Pilkada yang diajukan DPR, disebutkan bahwa anggota TNI, Polri, anggota parlemen dan pejabat tidak perlu mengundurkan diri jika hendak menjadi calon kepala daerah.

“Padahal, sudah jelas putusan Mahkamah Konstitusi bahwa TNI, Polri, anggota DPR, DPRD dan DPD sudah final harus mengundurkan diri. Kalau dipaksakan mengatur berbeda, misalnya mundur sementara, tidak akan efektif karena pasti akan diuji lagi di MK,” ujar Titi.

Titi menilai, jika DPR memaksakan diri untuk memasukan aturan tersebut, pasti akan dibatalkan lagi oleh MK. KPU, kata dia, akan taat pada putusan MK. Menurut Titi, sebaiknya DPR dan pemerintah tidak perlu mengubah ketetapan yang sudah menjadi keputusan MK.

“Kalau ingin mengubah dan mengatur berbeda, maka menempuh upaya hukum lain, apakah meminta tafsir dari MK. Tetapi, putusan MK kan bersifat final dan mengikat serta langsung bisa dieksekusi. Saran saya, DPR dan pemerintah tidak perlu menciptakan polemik baru dengan mengatur secara berbeda dengan putusan MK. Kalau MK mengatakan mundur, maka harus mundur. Jangan membuka celah kontroversial baru, tidak efektif,” terangnya.

Titi menjelaskan, putusan MK terkait mundurnya TNI, Polri dan PNS didasari pertimbangan netralitas dan imparsialitas mereka sebagai aparatur dan pejabat negara. Ketika mereka memutuskan untuk maju di Pilkada, maka mereka harus membuat pilihan untuk mengundurkan diri dari anggota TNI, Polri dan PNS. “Kalau DPR, DPRD dan DPD karena melalui proses pemilihan yang sama, maka mereka harus mengundurkan diri,” ungkap Titi.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, menuturkan hal serupa agar anggota TNI, Polri, anggota parlemen dan pejabat harus mundur dari keanggotaannya jika menjadi calon kepala daerah. Selain menghindari kesan mencari pekerjaan, alasan yang lebih penting adalah mundurnya pejabat tersebut untuk menciptakan ruang keadilan sesama calon.

“Ruang keadilan tercipta di mana anggota TNI, Polri, anggota parlemen dan pejabat tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pemenangan. Potensi akan adanya penyalahgunaan fasilitas dan kewenangan akan terjadi bila tidak mundur,” ungkapnya. (ded/hlpd).

sumber: halloapakabar.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.