Kementerian PUPR Siapkan Program Pendukung Percepatan 10 KSPN

Kementerian PUPR Siapkan Program Pendukung Percepatan 10 KSPNKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan beberapa program untuk mendukung percepatan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak, saat rapat pembahasan kelembagaan pembangunan destinasi pariwisata di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (23/3).

Dalam rapat tersebut juga hadir beberapa pejabat seperti Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Leonardo VH Tampubolon, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastuktur Kementerian Koordinator Maritim Ridwan Djamaluddin, dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Dadang Rizki Ratman.

Dardak mengatakan salah satu KSPN yang mendapat dukungan Kementerian PUPR yaitu kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara. “Kami mempercepat pembangunan wisata di kawasan tersebut dengan membuat jalan tol,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya percepatan pembangunan jalan tol maka dapat mempersingkat waktu tempuh, yang awalnya dari Danau Toba ke Medan memakan waktu lima jam, akan menjadi hanya 1,5 jam. “Pembangunan jalan tol sampai Tebing Tinggi, kita tambah hingga Parapat, sehingga untuk menempuh perjalanan sekitar 130 kilometer hanya membutuhkan waktu 1,5 jam,” tutur Dardak.

Tidak hanya infrastruktur untuk menuju tempat wisata saja, lanjutnya, Kementerian PUPR juga mendukung pembangunan infrastruktur di dalam kawasan Danau Toba. Beberapa diantaranya membuat jalan lingkar luar yang menghubungkan Parapat ke Balige hingga Sibolga.

Menurutnya, dengan pembangunan jalan tersebut, maka ada jalan akses menuju Samosir. “Jalan lingkar luar dan yang di Samosir kita jadikan jalan nasional, kita prioritaskan akses menuju pusat-pusat wisata tadi dapat kompetitif,” kata Dardak.

Dalam kesempatan itu Dardak juga menyampaikan bahwa pengembangan infrastustruktur di 10 KSPN juga mendapat dukungan dari World Bank. Untuk merealisasikan dukungannya dan melihat kondisi kawasan wisata, World Bank yang didampingi BPIW telah melakukan tinjauan lapangan ke Tanjung Lesung di Provinsi Banten, Danau Toba di Sumatera Utara dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.

Menurut Dardak, ada empat komponen yang utama yang harus dilakukan untuk mendukung pengembangan 10 KSPN. Pertama, membuat masterplan berbasis pengembangan wilayah dan masterplan tersebut dibuat oleh Kementerian PUPR.

Kedua,  pembangunan infrastruktur, baik menuju destinasi maupun di dalam destinasi wisata. Ketiga, peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada obyek wisata dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjual kerajinan khas di kawasan wisata. Terakhir adalah membentuk kelembagaan daerah wisata.

“Komponen kelembagaan ini penting untuk memajukan obyek wisata,” ucap Dardak.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan yang juga Plh Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Wismana Adi Suryabrata mengatakan dibuatnya kelembagaan ini dimaksudkan untuk keseluruhan destinasi pariwisata. Sehingga nantinya dukungan pengembangan yang diperlukan, dapat diindentifikasi antar kementerian terkait setiap tahun.

Wismana menyampaikan, Bappenas mengusulkan Menko Maritim dan Menko Perekonomian yang menjabat sebagai ketua dari lembaga pengelola destinasi pariwisata itu.

“Pertimbangannya kementerian yang dikelola adalah kementerian dibawahnya, kemudian untuk Steering Committee atau SC ini, Ketua Pelaksana Hariannya kita usulkan Menteri Pariwisata karena pariwisata merupakan tugas pokoknya,” ujarnya.

Ia menambahkan, fungsi SC ini, untuk memutuskan beberapa hal mengenai pengembangan SDM, infrastruktur, persiapan pembentukan kelembagaan, dan terkait pendanaan 10  KSPN tersebut. (Hen/infobpiw)

Sumber: pu.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.