Ini Sikap Resmi MUI Mandailing Natal Perihal Aksi 4 November

Ini Sikap Resmi MUI Madina Perihal Aksi 4 NovemberMADINA – Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengeluarkan Surat Edaran berupa sikap dan pendapat terkait aksi unjuk rasa mengenai penghinaan ayat suci Alquran dan penghinaan terhadap ulama.

Surat Edaran tersebut berdasarkan nomor Kep – 028/DP-P II/XI/D016 tentang pendapat dan sikap keagamaan MUI Kabupaten Madina mengenai penistaan agama dan pelecehan Ulama serta umat Islam.

“Berdasarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia pusat tertanggal 11 Oktober 2016 tentang pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016, yang telah dikirimkan ke seluruh Pimpinan MUI se Indonesia, MUI Kabupaten Madina menyampaikan Pendapat dan Sikap Keagamaan tentang Penistaan Agama dan Pelecehan Ulama serta Umat Islam, sikap tentu harus dikawal oleh masyarakat Islam keseluruhan,” sebut Sekretaris MUI Madina, Ahmad Asrin MA kepada Metro Tabagsel, Kamis (3/11)

surat-edaran-mui-madina-perihal-aksi-4-novemberAdapun sikap MUI Madina:

  • MUI Mandailing Natal mendukung sepenuhnya dan mengamalkan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia Pusat.
  • Peristiwa penistaan agama dan pelecehan ulama yang dilakukan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi pembelajaran bagi warga negara lainnya dan tidak boleh terulang.
  • Masyarakat Mandailing Natal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah masyarakat yang majemuk dari segi suku/etnis, ras dan agama memiliki pedoman hidup bersama dengan lambang negara “Bhinneka Tunggal Ika”, sebagaimana ditegaskan dalam Sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila.
  • Dalam kehidupan beragama, kita telah memiliki panduan dalam pasal 29 UUD 1945, yaitu:
  1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini memberi pengertian bahwa pengelolaan Negara (Pemerintahan, Rakyat dan Wilayah) harus memperhatikan Agama yang dipeluk bangsa Indonesia (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghuchu), berdasarkan Penjelasan UU No. 1/PNPS/1965. Demikian juga Rakyat dan Pemerintah harus beragama dan umat beragama wajib saling menghormati.
  2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut Agama dan kepercayaan itu. Kemerdekaan beragama dijamin oleh Negara, sehingga masing-masing umat beragama wajib menghormati pemeluk Agama lain. Tidak boleh melecehkan serta menistakan atau merendahkan Agama, dan Negara harus menjamin umat beragama untuk beribadat menurut Agama dan kepercayaan masing-masing.
  3. Penegakan hukum haruslah dilaksanakan atas semua warga Negara Indonesia tanpa terkecuali termasuk terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang melakukan penistaan al-Qur’an dan ajaran Agama Islam serta melecehkan ulama dan umat Islam.
  4. Menyikapi rencana unjuk rasa Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam pada hari Jumat 04 November 2016 adalah dibenarkan oleh konstitusi, dengan tetap menjaga ketertiban dan tidak anarkis, serta kepolisian mengawal dan memberlakukan mereka sebagai warga Negara yang sedang menggunakan haknya.
  5. MUI Mandailing Natal menginstruksikan kepada ormas Islam dan seluruh umat Islam untuk mematuhi dan mengawal serta menyebarluaskan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia tersebut.

“Dan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Madina dalam bentuk Istigosa dan zikir akbar. Pada prinsipnya itu merupakan amanah konstitusi. Setiap warga Negara diberikan jaminan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kita berharap aksi berjalan dengan tertib dan damai,” harap Asrin. (wan)

Sumber: metrotabagsel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*