Disdukcapil: 30 September 2016 Batas Perekaman e-KTP

30 September Batas Perekaman e-KTPPanyabungan – Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Sosial Nakertrans Pemkab Madina memberikan batas waktu perekaman KTP elektronik (e-KTP) pada 30 September 2016. Artinya masyarakat wajib mengurus e-KTP selama bulan September ini.

Kepala Disdukcapil, Sosial Nakertrans MY Samsir Lubis melalui Kabid Dukcapil, Ibrahim Lubis SE kepada Metro Tabagsel, Rabu (31/8) mengatakan, pemerintah sudah membatasi limit waktu pengurusan KTP elektronik sampai tanggal 30 September, termasuk bagi masyarakat di Kabupaten Madina.

Ibrahim menyebut, di Madina sendiri yang sudah melakukan perekaman e-KTP masih di bawah 90 persen.

“Sekitar 90 persen yang sudah melakukan perekaman, sementara batas waktu tinggal sebulan lagi,” sebutnya.

Ia menjelaskan, bagi masyarakat yang tidak mengikuti perekaman akan berdampak terhadap banyak hal yang berkaitan dengan data diri kependudukan. Karena akan ada penonaktifan data diri penduduk.

“Penonaktifan data diri akan berakibat pada kesulitan saat melakukan pengurusan seperti BPJS, perbankan, pembuatan surat izin mengemudi (SIM), hingga kepentingan yang lainnya,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya mengimbau seluruh masyarakat yang belum melakukan perekaman agar segera merekam identitas diri di kantor Disdukcapil yang berada di Jalan Willem Iskandar Panyabungan.

“Jangan sampai di atas 30 September, nanti masyarakat juga yang kesulitan saat mengurus berbagai persyaratan yang menyangkut identitas diri,” tambahnya.

Siap Turun ke Desa-desa

Untuk melayani masyarakat, Disdukcapil siap turun ke desa-desa dan kecamatan bila dimohonkan oleh masyarakat.

“Untuk memenuhi hak wajib warga dalam administrasi kependudukan, kita siap turun ke tengah-tengah masyarakat bila dimohonkan oleh camat dan Kepala Desa,” kata Kepala Disdukcapil, Sosial Nakertrans MY Samsir Lubis, belum lama ini.

Dikatakannya, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat dari administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akte kelahiran, surat kematian dan sebagainya merupakan salah satu kendala yang dihadapinya pemenuhan hak warga tersebut.

Selain itu, banyaknya alat-alat perekam e-KTP serta kurangnya sumber daya manusia di tingkat kecamatan juga merupakan kendala. Dimana seharusnya pelayanan pengurusan KTP bisa juga dilakukan di tingkat kecamatan. Namun karena banyak alat-alat yang rusak di kecamatan membuat pihaknya harus melayani kepengurusan administrasi kependudukan di kantor Dinas Kependudukan Kabupaten.

“Meskipun begitu, kalau ada permohonan warga kita akan turun ke lapangan untuk memberikan pelayan kepada masyarakat,” ucapnya.

Disebutkannya, kerusakan alat-alat rekam tersebut memang sudah dilaporkannya kepada pemerintah pusat untuk segera diperbaiki.

Atas kondisi tersebut, Syamsir mengimbau kepada warga yang hendak melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigras agar menghindari calo.

Selain itu, dia juga mengharapkan kepada warga dalam pengurusan administrasi kependudukan di kantor yang dipimpinnya untuk segera melaporkan kepadanya, bila ada oknum-oknum pegawai yang melakukan pengutipan dalam pengurusan KTP, KK dan surat lainnya.

“Kalau ada pegawai saya yang melakukan pengutipan silakan laporkan dan tunjukkan pada saya siapa orangnya. Biar saya yang akan menindaknya,“ tegasnya.

Hingga Juli 2016 sebanyak 64 persen dari 132.152 warga di Madina tercatat sudah memiliki e-KTP. (wan/ant)

Sumber: metrotabagsel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*