Alasan Bupati Madina Membekukan Badan Pemangku Adat

Alasan Bupati Madina Membekukan Pengurus Badan Pemangku AdatPANYABUNGAN – Berdasarkan konsideran Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal (Madina) Nomor 224/614/K/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pembekuan Badan Pengurus Pemangku Adat (BPA) Madina periode 2012-2017 ditemukan beberapa alasan.

Pertama: bahwa pemerintah daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menubuhkan kebanggan nasional.

Kedua: eksistensi dan keberadaan Badan Pemangku Adat Madina Periode 2012-2017 belum dapat mengakomodir seluruh kekuriaan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.

Ketiga: hirarki pembentukan Badan Pemangku Adat Madina Priode 2012-2017 tidak sesuai dengan norma dan aturan adat yang berlaku di Kabupaten Mandailing Natal.

Keempat: sebagian pengurus Badan Pemangku Adat Madina Priode 2012-2017 telah meninggal dunia dan telah uzur serta tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugasnya.

Berdasarkan poin-poin konsideran tersebut Bapak Bupati memebekukan Badan Pengurus Pemangku Adat Madina Priode 2012-2017.

Terkait dengan itu, pada tanggal 4 November 2014 Bupati Madina Drs. H. Dahlan Hasan Nasution mengeluarkan Surat Perintah Nomor 094/730/SP/2014 tentang persiapan segala sesuatu dalam rangka mempercepat pembentukan Lembaga Adat dan Forum Pelestarian Budaya Mandailing Natal.

Alasan Bupati Madina Membekukan Badan Pemangku Adat

Alasan Bupati Madina Membekukan Pengurus Badan Pemangku AdatPANYABUNGAN – Berdasarkan konsideran Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal (Madina) Nomor 224/614/K/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pembekuan Badan Pengurus Pemangku Adat (BPA) Madina periode 2012-2017 ditemukan beberapa alasan.

Pertama: bahwa pemerintah daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menubuhkan kebanggan nasional.

Kedua: eksistensi dan keberadaan Badan Pemangku Adat Madina Periode 2012-2017 belum dapat mengakomodir seluruh kekuriaan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.

Ketiga: hirarki pembentukan Badan Pemangku Adat Madina Priode 2012-2017 tidak sesuai dengan norma dan aturan adat yang berlaku di Kabupaten Mandailing Natal.

Keempat: sebagian pengurus Badan Pemangku Adat Madina Priode 2012-2017 telah meninggal dunia dan telah uzur serta tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugasnya.

Berdasarkan poin-poin konsideran tersebut Bapak Bupati memebekukan Badan Pengurus Pemangku Adat Madina Priode 2012-2017.

Terkait dengan itu, pada tanggal 4 November 2014 Bupati Madina Drs. H. Dahlan Hasan Nasution mengeluarkan Surat Perintah Nomor 094/730/SP/2014 tentang persiapan segala sesuatu dalam rangka mempercepat pembentukan Lembaga Adat dan Forum Pelestarian Budaya Mandailing Natal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*